 |
| Wakil Ketua DPRD Sambas, Ferdinan Syolihin (tengah). |
Sambas - Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sambas, Ferdinan Syolihin mengatakan, tujuh tuntutan masyarakat dari enam kecamatan yang tergabung dalam Gerakan masyarakat pembangunan merata (Gempar) Berkemajuan, mendapatkan solusi dari Pemerintah Kabupaten Sambas.
"Salah satu upaya dari solusi percepatan pemanfaatan Jembatan Sungai Sambas Besar, besok Dinas PUPR Sambas bersama perwakilan warga dan DPRD, akan mengikuti rapat di Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Kalbar di Pontianak, terkait operasional JSSB," ujar Ferdinan, Rabu.
Ruas jalan di Perigi Piai menurut Ferdinan, juga akan ditindaklanjuti oleh pemerintah Kabupaten Sambas. Dengan segera akan di lakukan penimbunan, sesuai dengan kemampuan daerah.
"Mudah-mudahan segera dipercepat dikerjakan agar dapat dilalui," katanya.
Sementara terhadap tuntutan masyarakat terhadap ketersediaan gas elpiji tiga kilogram, Pemerintah akan melakukan pengawasan.
"Terkait kelangkaan gas dalam menghadapi bulan Ramadhan dan Idul Fitri, melalui Dinas Kumindag akan melakukan pengawasan yang efektif bersama masyarakat," kata Ferdinan.
Sementara mengenai pukat trawl, Ferdinan mengungkapkan akan melakukan koordinasi dengan pihak provinsi.
"Terkait pukat trawl, ini adalah kewenangan dari pemerintah provinsi dan pemerintah pusat. Kami akan melakukan komunikasi dan koordinasi secara langsung, sehingga dibutuhkan yang hanya bukan untuk Jawai saja. Tapi mungkin pembangunan untuk masyarakat kabupaten Sambas, kami di DPRD kabupaten Sambas akan melakukan yang terbaik," tegasnya.
Ferdinan menambahkan, masukan yang disampaikan oleh Gempar sangat positif untuk pembangunan di Kabupaten Sambas.
"Terimakasih kepada masyarakat yang hadir di DPRD Sambas, dari Gempar terutama. Ini adalah salah satu masukan yang positif, semoga dengan silaturahmi hari memberikan upaya percepatan pembangunan. Di Perigi Piai dan terpenting percepatan operasional Jembatan Sungai Sambas Besar," katanya.
