 |
| Ferdinan Syolihin, wakil ketua DPRD kabupaten Sambas |
Sambasnews.com, (SAMBAS)-Kepala Badan Perencanaan Pembanggunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Sambas, Sabtuni dalam paparannya mengatakan kegiatan Konsultasi Publik Rancangan Awal RKPD Kabupaten Sambas tahun 2021, adalah untuk membahas beberapa isu strategis dan evaluasi capaian kinerja Pemkab Sambas, Rabu (29/1/2020).
"Salah satu tujuan dari konsultasi publik ini adalah
untuk menjaring aspirasi dan harapan para pemangku kepentingan terhadap
prioritas pembangunan daerah Kabupaten Sambas pada tahun 2021," ujarnya.
Selain itu, nantinya RKPD itu akan dilakukan perumusan untuk
kemudian dijadikan pedoman dalam penyusunan rencana kerja tahun depan.
"Selain itu, juga untuk merumuskan masukan dan saran
terhadap rencana awal RKPD Kabupaten Sambas 2021, yang nantinya akan menjadi
pedoman dalam penyusunan RKPD dan rancangan kerja perangkat daerah Kabupaten
Sambas, di tahun 2021," jelas dia.
Sabtuni menuturkan, saat ini persentase infrastruktur dasar
yang dalam kondisi baik di Kabupaten Sambas juga sudah mengalami peningkatan
dari tahun sebelumnya. Dan ditargetkan untuk 2021 infrastruktur dalam kondisi
baik bisa mencapai 63,72%.
Selain itu, konektivitas antar desa juga sudah mengalami
peningkatan, dan terus membaik dari tahun-tahun sebelumnya.
Wakil ketua DPRD kabupaten Sambas, Ferdinan Syolihin, saat menghadiri konsultasi publik RKPD kabupaten Sambas mengatakan, agar anggaran lebih berpihak kepada rakyat.
Dikatakan konsultasi publik RKPD perlu dilakukan, supaya ada masukan dari masyarakat untuk pembangunan kabupaten Sambas.
"Tentunya kalau rancangan awal RKPD memang harus ada konsultasi publik, di mana masyarakat yang hadir dan diundang diharapkan memberikan masukan untuk penyusunan RKPD tahun 2021," ujar Ferdinan.
Adanya konsultasi publik RKPD, dinilai oleh wakil ketua DPRD ini sangat positif.
"Kita dengan adanya agenda konsultasi publik RKPD adalah memberikan sebuah nilai positif, bagaimana membangun Sambas kedepan. Hadir kita dari DPRD pada prinsipnya, selama kegiatan atau usulan itu lebih berpihak kepada rakyat kita tidak akan mempermasalahkan itu," kata Ferdinan.
Ia kembali menegaskan jika keterlibatan masyarakat, sangat penting. Dikemukakan ia tentu mendukung kegiatan pembangunan di kabupaten Sambas.
"Kita akan dukung, tetapi tentunya keterlibatan partisipasi masyarakat menjadi sebuah hal yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah. Dengan harapan, penjabaran di tingkat OPD kepala Dinas itu mampu dan bisa melakukan itu. Artinya pembiayaan ke depan bukan berdasarkan keinginan tetapi melihat kebutuhan dinas itu," terang Ferdinan.
Ditambahkan oleh Ferdinan, tata kelola anggaran harus menyesuaikan berdasarkan tata kelola keuangan yang berlaku.
"Harapan kita, lihat kebutuhan dinas. Kalau memang kebutuhan mereka besar, dan itu merupakan suatu proses pelayanan dasar. Udah posisikan untuk mereka, sehingga pembiayaan pelayanan, pembiayaan kebutuhan itu bukan plot. Tetapi sesuai dengan kebutuhan, itu yang kita harapkan," kata Ferdinan.
"Kita berharap juga, tata kelola administrasi ini harus baik dan benar. Kita dari DPRD Kabupaten Sambas juga akan ikut menyesuaikan, berdasarkan aturan dan tata kelola perundang-undangan yang ada. Kita yakin kedepan mudah-mudahan Sambas 2021 menjadi lebih baik," harap Ferdinan. (Gindra)
