Ini Catatan Dewan Atas APBD Sambas Tahun Anggaran 2020

Editor: redaksi

 
Bupati Sambas saat menandatangani persetujuan APBD Sambas
Sambasnews.com (SAMBAS)- Sejumlah catatan disampaikan oleh Fraksi-fraksi di DPRD Kabupaten Sambas atas APBD Kabupaten Sambas Tahun Anggaran 2020. Catatan fraksi tersebut disampaikan oleh Juru bicara Badan Anggaran DPRD Sambas, Supni Alatas dalam Rapat Paripurna, Jumat .

Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Disampaikan Supni, menyatakan jika visi Bupati Sambas yakni terwujudnya masyarakat Sambas yang berakhlakulkarimah, unggul dan sejahtera. Sehingga dalam pelaksanaan, harus berpedoman pada aspek tersebut sehingga apa yang menjadi tujuan dapat tercapai.

Demi kepentingan masyarakat Sambas, sebut Supni, secara umum Fraksi PKS senantiasa mendukung tujuan pembangunan Pemkab Sambas yang tertuang dalam RPJMD, lebih khusus terkait peningkatan infrastrutkur dasar dengan memperhatikan aspek pembangunan yang berkelanjutan serta dalam meningkatkan masyarakat yang religius dan berwawasan kebangsaan.

“Namun demikian segala tujuan tak terlepas dari kemampuan anggaran, sehingga perlu skala prioritas sesuai kebutuhan masyarakat Sambas. Apalagi di 2020, Sambas akan gelar Pilkada yang menyedot anggaran sangat banyak,” katanya.

Kemudian Fraksi Partai Golkar, yang disampaikan oleh Supni, jika pembahasan APBD dalam rapat dilaksanakan belum maksimal, sehingga ke depannya, fraksi partai Golkar setiap pembahasan, materi disiapkan secara rinci dan itu harus sudah disajikan oleh SKPD terkait. 

Fraksi Golkar juga memberikan catatan, Pemkab Sambas dalam program bantuan kesehatan kepada masyarakat miskin, ditantang bisa memiliki program unggulan, misalnya penerapan tarif 0 Rupiah atau 0 tarif. Agar masyarakat miskin yang datang ke pelayanan kesehatan, dapat ditangani secara langsung tanpa menunggu proses administrasi terlebih dahulu.

Fraksi Golkar, sebut Supni, menyetujui adanya perjalanan dinas SKPD asalkan demi kepentingan dan berorientasi pada kinerja. Hanya saja, meminta kepada Pemkab agar dilaksanakan evaluasi lebih mendalam di pos anggaran perjalanan dinas SKPD, sehingga dapat menerapkan efisiensi secara optimal.

“Golkar juga memberikan catatan, agar ke depannya ada penguatan untuk anggaran di bidang infrastruktur, pendidikan, kesehatan. Dan itu harus dilaksanakan secara maksimal,” kata Supni. (Gindra)


Share:
Komentar

Berita Terkini