 |
| Penyampaian pandangan umum atas Raperda APBD-P kabupaten Sambas oleh fraksi PAN yang disampaikan oleh Drs H Ramzi |
Sambasnews-DPRD Kabupaten Sambas Rabu pagi menggelar rapat paripurna, dengan agenda menyampaikan pandangan umum sejumlah fraksi-fraksi terhadap Raperda tentang perubahan APBD kabupaten Sambas tahun anggaran 2019.
Dari sembilan fraksi di DPRD kabupaten Sambas, satu fraksi tidak menyampaikan pandangan umumnya lantaran seluruh anggota fraksi tersebut tidak hadir mengikuti rapat paripurna tersebut.
Dalam pemaparan fraksi menanggapi penyampaian Bupati Sambas pada tanggal 16 Agustus lalu, sejumlah fraksi menyampaikan kondisi dikabupaten Sambas.
Seperti disampaikan oleh Winardi dari fraksi PKS. Atas penyampaian Raperda Kabupaten Sambas Terhadap Raperda
Tentang Perubahan APBD tahun anggaran 2019.
Disebutkan oleh Winardi, APBD adalah suatu rancangan keuangan tahunan daerah.
Yang ditetapkan berdasarkan peraturan daerah tentang anggaran
pendapatan dan belanja daerah seperti halnya dengan APBN.
"Rencana APBD diajukan setiap tahun oleh pemerintah daerah, kepada DPRD untuk dibahas dan kemudian disahkan sebagai peraturan daerah.
Selanjutnya terhadap Raperda APBD perubahan tahun
anggaran 2019 ini, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera menyampaikan
beberapa hal," ujar Winardi.
Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang digunakan dalam asumsi
perubahan APBD 2019 ini sebutnya, mengalami Perlambatan dari 5.27 persen menjadi 5,05 persen.
"Fraksi PKS mohon penjelasan hal-hal apa saja yang
menyebabkan perlambatan ekonomi, dan apa pengaruhnya
terhadap pendapatan masyarakat Kabupaten Sambas," tanya Winardi.
Fraksi PKS lanjut Winardi, menanyakan bagaimana progres penanganan kemiskinan selama tahun 2019 ini.
"Terobosan dan langkah
antisipasi apa yang akan dilakukan pada APBD perubahan ini," tanya Winardi kembali.
Dalam rangka melakukan pergeseran anggaran program, dan
kegiatan pada masing-masing OPD pada anggaran belanja daerah
diharapkan lanjut Winardi, tetap memperhatikan asas manfaat terhadap kepentingan masyarakat dan sesuai orientasi yang ditentukan.
"Kemudian dengan musim kemarau panjang ini sebagian kecamatan
Kabupaten Sambas dilanda kekeringan dan kebakaran. Kami
berharap, agar semua OPD terkait dan Camat agar dapat menyikapi
dan mengantisipasi bencana alam kekeringan dan musibah
kebakaran yang akhir-akhir ini terjadi di beberapa titik di
Kabupaten Sambas," jelas Winardi.
Winardi juga menyampaikan, jika terdapat penerimaan pembiayaan yang berasal dari sisa lebih
perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya (SILPA) tahun anggaran 2018.
"Fraksi PKS menyarankan agar SILPA dapat dipergunakan untuk pembiayaan daerah yang bersifat produktif, sehingga harapan masyarakat untuk mendapatkan stimulus kegiatan dari APBD menjadi efektif," katanya.
Sementara juru bicara Partai amanat Nasional (PAN) Ramzi mengatakan, APBD-P ini menyesuaikan dengan kondisi terkini yang ada di masyarakat, sehingga memberikan manfaat kepada masyarakat.
"Namun masih banyak anggaran yang belum terserap dan ini merupakan persoalan bertahun-tahun terulang. maka kami berharap kondisi ini tidak terulang lagi," harap Ramzi. (Gindra)
